Jumat, 11 September 2009

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
APOTIK
MENTERI KESEHATAN
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik harus
diusahakan agar lebih menjangkau masyarakat.
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan No. 244/Men.Kes/
SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Apotik sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
kefarmasian dewasa ini.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan sebagai Pengganti Peraturan Menteri
Kesehatan No. 244/Men.Kes/SK/V/1990 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 NL. 541);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Tahun 1978 No, 37 Tambahan
Lembaran Negara, No. 3086);
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100. Tambahan
Lembaran Negara No. 3495);
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965
tentang Apotik;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No, 15 Tahun
1984 Susunan Orgamsasi Departemen:
MEMUTUSKAN:
Mencabut : Peraturan Menteri Kesehatan No. 244/Men/Kes/SK V/1990
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotik.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KETENTUAN
DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK.
BAB I KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Apotik adalah suatu tempat, tertentu tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
b. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di
Indonesia sebagai Apoteker.
c. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri
kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk
menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
d. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diben Surat Izin
Apotik (SIA).
e. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik di samping
Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikannya pada jam-jam
tertentu pada hari buka Apotik.
f. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker
Pengelola Apotik selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut tidak berada
di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus, telah memiliki
Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotik
di Apotik lain.
g. Asisten Apoteker adalah mereka, yang berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai
Asisten Apoteker.
h. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi. Dokter
Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan
menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan
yang beriaku.
i. Perbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (Obat
Tradisional), bahan obat, asli Indonesia (bahan Obat Tradisional), alat
kesehatan dan kosmetika.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
j. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk
melaksanakan pengelolaan Apotik.
k. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
l. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan.
m. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan.
n. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi.
Pasal 2
(1) Sebelum melaksanakan kegiatannya, Apoteker Pengelola Apotik wajib
memiliki Surat Izin Apotik.
(2) Izin Apotik berlaku untuk seterusnya selama Apotik yang bersangkutan
masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotik dapat
melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan. Untuk
memperoleh izin Apotik tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
Pasal 3
(1) Pengelolaan Apotik di daerah-daerah tertentu dapat dinyatakan sebagai
pelaksanaan Masa Bakti Apoteker bagi Apoteker yang bersangkutan.
(2) Daerah-daerah tertentu dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
BAB ll
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN APOTIK
Pasal 4
(1) Izin Apotik diberikan oleh Menteri.
(2) Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin Apotik kepada Direktur
Jenderal.
(3) Direktur Jenderal melimpahkan wewenang pemberian izin Apotik kepada
Kepala Kantor Wilayah.
(4) Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin,
pembekuan izin, pencairan izin dan pencabutan Izin Apotik sekali setahun
kepada Direktur Jenderal.
MENTERI KESEHATAN
REPUSLIK INDONESIA
(5) Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut dalam ayat (3),
Kepala Kantor Wilayah tidak diizinkan mengadakan pengaturan yang
membatasi pemberian izin.
BAB III
PERSYARATAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK
Pasal 5
Untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotik harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
b. Telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Apoteker.
c. Memiliki Surat izin Kerja dari Menteri.
d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk meiaksanakan
tugasnya, sebagai Apoteker.
e. Tidak bekerja di suatu Perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker
Pengelola Apotik di Apotik iain.
BABIV
PERSYARATAN APOTIK
Pasal 6
(1) Untuk mendapatkan izin Apotik, Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama
dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap
dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan
lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
(2) Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan
pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
(3) Apotik dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di
luar sediaan farmasi.
BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
Pasal7
(1) Permohonan izin Apotik diajukan Apoteker kepada Kepala Kantor Wilayah
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh
Formulir Model AP-1.
(2) Dengan menggunakan Formulir Model AP-2, Kepala Kantor Wilayah
selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan,
wajib menugaskan Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan untuk
melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotik untuk
melakukan kegiatan.
(3) Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan selambat-lambatnya 6
(enam) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Kantor Wilayah wajib
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan
menggunakan contoh Formulir Model AP-3.
(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat
tidak dilaksanakan, apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan
siap melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai Pemeriksaan Obat
dan Makanan, dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-4.
(5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) atau pernyataan
dimaksud ayat (4), Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan Surat Izin Apotik
dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-5.
(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan
Makanan dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat, Kepala Kantor
Wilayah dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat
Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-6.
(7) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6),
Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum
dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal Surat Penundaan.
Pasal 8
(1) Dalam hal Apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan
sarana dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerja sama antara
Apoteker dan pemilik sarana.
(2) Pemilik sarana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan
tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
di bidang obat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang
bersangkutan.
Pasal 9
Terhadap permohonan izin Apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan
dimaksud dalam Pasal 5 dan atau pasal 6 atau lokasi Apotik tidak sesuai
dengan permohonan, maka Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat
Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan mempergunakan contoh
Formuiir Model AP-7.
BAB VI
PENGELOLAAN APOTIK
Pasal 10
Pengelolaan Apotik meliputi:
a Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk pencampuran.
penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.
b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan
farmasi iainnya.
c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.
Pasai 11
(1) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf (c) meliputi:
a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya
yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan Iainnya
maupun kepada masyarakat.
b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat keamanan.
bahaya dan atau mutu obat dan perbekaian farmasi Iainnya.
(2) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan
pada kepentingan masyarakat.
Pasal 12
(1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan
perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena sesuatu hal tidak dapat
digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara
dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan Direktur
Jenderal.
Pasal 13
(1) Pemusnahan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Apoteker
Pengelola Apotik atau Apoteker Pengganti dibantu oleh sekurangkurangnya
seorang karyawan Apotik.
(2) Pada pemusnahan dimaksud ayat (1), wajib dibuat Berita Acara
Pemusnahan dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-8.
(3) Pemusnahan narkotika wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VI
PELAYANAN
Pasal 14
(1) Apotik wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.
(2) Pelayanan resep dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya atas tanggung
jawab Apoteker Pengelola Apotik.
Pasal 15
(1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan
keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
(2) Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis di
dalam resep dengan obat paten.
(3) Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep.
Apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang
lebih tepat.
(4) Apoteker wajib memberikan informasi:
a. Yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada
pasien.
b. Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan
masyarakat.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 16
(1) Apabila Apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan
atau penulisan resep yang tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan
kepada dokter penulis resep.
(2) Apabila dalam hal dimaksud ayat (1) karena pertimbangan tertentu dokter
penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib menyatakannya
secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep.
Pasai 17
(1) Salinan resep harus ditandatangani oleh Apoteker.
(2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan di Apotik dengan baik dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(3) Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada Dokter penulis
resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan.
petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18
(1) Apoteker Pengeloia Apotik, Apoteker Pendamping atau Apoteker
Pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang dinyatakan sebagai
Daftar Obat Wajib Apotik tanpa resep.
(2) Dattar Obat wajib apotik dimaksud daiam ayat (1) ditetapkan oieh Menteri
Pasal 19
(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya pada
jam buka Apotik, Apoteker pengelola Apotik dapat menunjuk Apoteker
Pendamping.
(2) Apabila Apoteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pendamping karena
hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, Apoteker Pengelola
Apotik dapat menunjuk Apoteker Pengganti.
(3) Penunjukan dimaksud, dalam ayat (1) dan (2) harus dilaporkan kepada
Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan
Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat, dengan
menggunakan contoh Formulir Model AP-9.
(4) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi
persyaratan dimaksud dalam Pasal 5.
MENTERI KESEHATAN
REPUBUK INDONESIA
(5) Apabila Apoteker Pengelola Apotik, berhalangan melakukan tugasnya
lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus, Surat Izin Apotik atas
nama Apoteker bersangkutan dicabut.
Pasal 20
Apoteker Pengelola Apotikturut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping, Apoteker Pengganti di dalam
pengelolaan Apotik.
Pasal 21
Apoteker Pendamping yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas pelayanan kefarmasian selama yang
bersangkutan bertugas menggantikan Apoteker Pengelola Apotik.
Pasal 22
(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Apotik, Apoteker Pengelola Apotik dapat
dibantu oleh Asisten Apoteker.
(2) Asisten Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotik di bawah
pengawasan Apoteker.
BAB VIII
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN APOTIK
Pasal 23
(1) Pada setiap pengalihan tanggung jawab pengelolaan kefarmasian yang
disebabkan karena penggantian Apoteker Pengelola Apotik kepada
Apoteker Pengganti, wajib dilakukan serah terima resep, narkotika. obat
dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci-kunci tempat penyimpanan
narkotika dan psikotropika.
(2) Pada serah terima dimaksud ayat (1), wajib dibuat berita acara serah
terima sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan dalam rangkap empat
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang melakukan serah terima
dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-10.
Pasal24
(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik meninggal dunia, dalam jangka waktu
MENTEBI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
dua kali dua puluh empat jam, ahli waris Apoteker Pengelola Apotik wajib
melaporkan kejadian tersebut, secara tertulis kepada Kepala Kantor
Wilayah atau petugas yang diberi wewenang olehnya.
(2) Apabila pada Apotik tersebut tidak terdapat Apoteker Pendamping pada
pelaporan dimaksud ayat (1) wajib disertai penyerahan resep, narkotika,
psikotropika, obat keras dan kunci tempat penyimpanan narkotika dan
psikotropika.
(3) Pada penyerahan dimaksud ayat (1) dan (2), dibuat Berita Acara, Serah
Terima sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) dengan Kepala Kantor
Wilayah atau petugas yang diberi wewenang olehnya, selaku pihak yang
menerima dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-11.
BAB IX
PENCABUTAN SURAT IZIN APOTIK
Pasal 25
Kepala Kantor Wilayah dapat mencabut Surat Izin Apotik apabila.
a. Apoteker sudah tidak lagi tnemenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 5,
dan atau
b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal
15 ayat (2), dan atau
c. Apoteker Pengelola Apotik terkena ketentuan dimaksud dalam Pasal 19
ayat (5), dan atau
d. Terjadi pelanggaran temadap ketentuan peraturan perundang-undangan
dimaksud dalam Pasal 31 dan atau
e. Surat izin Kerja Apoteker Pengelola Apotik dicabut, dan atau
f. Pemilik Sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan
dibidang obat, dan atau
g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 6
Pasal 26
(1) Pelaksanaan pencabutan izin apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan:
a. Peringatan secara tertulis, kepada Apoteker Pengelola Apotik
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masingMENTERI
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
masing 2 (dua) bulan dengan menggunakan Formulir Model
(AP-12.
b. Pembekuan izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6
(enam) bulan sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan
Kegiatan Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-
3.
(2) Pembekuan izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b)
dapat dicairkan kembali apabila Apotik telah membuktikan memenuhi
seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dengan
menggunakan contoh Formulir model AP-14.
(3) Pencairan izin Apotik dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah menerima
laporan pemeriksaan dari Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan
setempat.
Pasal 27
Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Kantor Wilayah
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan
contoh Formulir Model AP-15 dan tembusan kepada:
a. Direktur Jenderal.
b. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat.
Pasal 28
Apabila Surat Izin Apotik dicabut, Apoteker Pengelola Apotik atau Apoteker
Pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29
Pengamanan dimaksud Pasal 28 wajib mengikuti tata cara sebagai berikut:
a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, obat keras
tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di Apotik.
b. Narkotika, Psikotropika dan resep hams dimasukkan dalam tempat yang
tertutup dan terkunci.
c. Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada
Kepala Kantor Wilayah atau petugas yang diberi wewenang olehnya,
tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi yang dimaksud
dalam huruf (a).
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
(1) Pembinaan terhadap Apotik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah
atas petunjuk teknis Direktur Jenderal.
(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, Apotik wajib terbuka untuk
diperiksa oleh Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan surat
penugasan Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.
(3) Tata cara pemeriksaan menggunakan contoh Formulir Model AP-16.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
Pelanggaran terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika,
Undang-undang Obat Keras No. St 11 1937 No. 5419 Undang-undang No.
23 Tahun 1992 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
terjadi di Apotik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Izin Apotik yang masih berlaku agar menyesuaikan dengan peraturan ini
setelah habis masa berlakunya.
BAB XlII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
(1) Semua Ketentuan Menteri tentang Apotik lainnya yang telah
dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan ini masih tetap berlku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini diatur
lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 34
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 1993
MENTERI KESEHATAN
Prof. Dr. Achmad Sujudi

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar