Jumat, 11 September 2009

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
MENIMBANG : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi
pelayanan Kefarmasian yang berasaskan Pharmaceutical
Care perlu menetapkan standar pelayanan Kefarmasian
dengan Keputusan Menteri.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 tahun
1965 tentang Apotek;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes/
SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar
Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/
SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan.;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/
SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang
Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/
SK/IX/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang
Pedagang Besar Farmasi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/
SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan Menkes Nomor
167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN :
PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
KEDUA : Standar Pelayanan kefarmasian dimaksud Diktum Pertama
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas
profesinya di Apotek agar mengacu pada standar
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
KEEMPAT : Dinas Kesehatan Kabupeten/Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan melibatkan
organisasi profesi.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 15 September 2004
MENTERI KESEHATAN,
Dr. ACHMAD SUJUDI
Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004
Tanggal 15 September 2004
STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pelayanan kefarmasian pada saat ini tela h bergeser orientasinya dari obat
ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical
care). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada
pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien .
Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat
melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut
antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring
penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan
terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari
kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam
proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktik harus
sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker
harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam
menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.
Sebagai upaya agar para apoteker dapat melaksanakan pelayanan
kefarmasian dengan baik, Ditjen Yanfar dan Alkes Departemen Kesehatan
bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) menyusun
standar pelayanan kefarmasian di apotek untuk menjamin mutu pelayanan
kefarmasian kepada masyarakat .
2. Tujuan
Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek disusun :
2.1. Sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi.
2.2. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional
2.3. Melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian
3. Pengertian
3.1. Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan
lainnya kepada masyarakat.
3.2. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi
dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
3.4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika.
3.5. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan
yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
3.6. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen aparatus, mesin, implan yang
tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit serta memulihankan kesehatan pada manusia dan atau
untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3.7 . Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan
kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi
pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3.8. Perlengkapan apotek adalah semua peralatan yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
3.9 Pelayanan Kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah bentuk
pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam
pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
3.10. Medication record adalah catatan pengobatan setiap pasien.
3.11. Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat
pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang
sebetulnya dapat dicegah.
3.12. Konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik
antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan
masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan.
3.13. Pelayanan residensial (Home care) adalah pelayanan apoteker
sebagai care giver dalam pelayanan kefarmasian di rumah-rumah
khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan
terapi kronis lainnya.
BAB II
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia
Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Apotek harus dikelola oleh
seorang apoteker yang profesional .
Dalam pengelolaan Apotek, Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan
menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan
yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri
sebagai menempatkan pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan
mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, dan
membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan
pengetahuan.
2. Sarana dan Prasarana
Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat.
Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata
apotek. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota
masyarakat. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang
terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini
berguna untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi
resiko kesalahan penyerahan.
Masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker
untuk memperoleh informasi dan konseling.
Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya. Apotek harus bebas dari
hewan pengerat , serangga/pest. apotek memiliki suplai listrik yang konstan,
terutama untuk lemari pendingin.
Apotek harus memiliki :
1. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.
2. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan
brosur/materi informasi.
3. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan
meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien
4. Ruang racikan.
5. Keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien.
Perabotan apotek harus tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan
obat dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari
debu, kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi
ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya.
Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi: perencanaan,
pengadaan, penyimpanan dan pelayanan. Pengeluaran obat memakai sistim
FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out)
3.1 Perencanaan.
Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu
diperhatikan :
a. Pola penyakit.
b. Kemampuan masyarakat.
c. Budaya masyarakat.
3.2 Pengadaan.
Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan
sediaan farmasi harus melalui jalur resmi.
3.3 Penyimpanan.
1. Obat / bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik.
Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada
wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus
ditulis informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang –
kurangnya memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa.
2. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak
dan menjamin kestabilan bahan.
4. Administrasi.
Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek , perlu dilaksanakan
kegiatan administrasi yang meliputi :
4.1. Administrasi Umum.
Pencacatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan
dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2. Administrasi Pelayanan.
Pengarsipan resep, pengarsipan cacatan pengobatan pasien,
pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat.
BAB III
P E L A Y A N A N
1. Pelayanan Resep.
1.1. Skrining resep.
Apoteker melakukan skrining resep meliputi :
1.1.1. persyaratan administratif :
- Nama,SIP dan alamat dokter.
- Tanggal penulisan resep.
- Tanda tangan/paraf dokter penulis resep.
- Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.
- Nama obat , potensi, dosis, jumlah yang minta.
- Cara pemakaian yang jelas.
- Informasi lainnya.
1.1.2. Kesesuaian farmasetik: bentuk sediaan, dosis,potensi, stabilitas,
inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.
1.1.3. Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi,
kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain).
Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan
kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan
dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan
setelah pemberitahuan.
1.2. Penyiapan obat.
1.2.1. Peracikan.
Merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur,
mengemas dan memberikan etiket pada wadah.
Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu
prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah
obat serta penulisan etiket yang benar.
1.2.2. Etiket.
Etiket harus jelas dan dapat dibaca.
1.2.3. Kemasan obat yang diserahkan.
Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang
cocok sehingga terjaga kualitasnya.
1.2.4. Penyerahan Obat.
Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan
pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan
resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai
pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien dan
tenaga kesehatan.
1.2.5. Informasi Obat.
Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan
mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini.
Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara
pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu
pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus
dihindari selama terapi.
1.2.6. Konseling.
Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan
farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya,
sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang
bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau
penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan
lainnya.
Untuk penderita penyakit tertentu seperti cardiovascular,
diabetes, TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker
harus memberikan konseling secara berkelanjutan.
1.2.7. Monitoring Penggunaan Obat.
Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus
melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk
pasien tertentu seperti cardiovascular, diabetes , TBC, asthma,
dan penyakit kronis lainnya.
2. Promosi dan Edukasi.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus
berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi . Apoteker ikut
membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet /
brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lainnya.
3. Pelayanan residensial (Home Care).
Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan
kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok
lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk
aktivitas ini apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan
(medication record).
BAB IV
EVALUASI MUTU PELAYANAN
Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah :
1. Tingkat kepuasan konsumen : dilakukan dengan survei berupa angket
atau wawancara langsung.
2. Dimensi waktu : lama pelayanan diukur dengan waktu (
yang telah ditetapkan).
3. Prosedur Tetap : Untuk menjamin mutu pelayanan sesuai
standar yang telah ditetapkan.
Disamping itu prosedur tetap bermanfaat untuk :
? Memastikan bahwa praktik yang baik dapat tercapai setiap saat;
? Adanya pembagian tugas dan wewenang;
? Memberikan pertimbangan dan panduan untuk tenaga .kesehatan lain yang
bekerja di apotek;
? Dapat digunakan sebagai alat untuk melatih staf baru;
? Membantu proses audit.
Prosedur tetap disusun dengan format sebagai berikut:
? Tujuan : merupakan tujuan protap.
? Ruang lingkup : berisi pernyataan tentang pelayanan yang
dilakukan dengan kompetensi yang diharapkan.
? Hasil : hal yang dicapai oleh pelayanan yang diberikan dan
dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur.
? Persyaratan : hal-hal yang diperlukan untuk menunjang pelayanan.
? Proses : berisi langkah-langkah pokok yang perlu diikuti untuk
penerapan standar.
? Sifat protap adalah spesifik mengenai kefarmasian.
BAB V
P E N U T U P
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi yang berasaskan
pharmaceutical care di Apotek dibutuhkan tenaga apoteker yang profesional.
Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek ini diharapkan
tujuan pelayanan farmasi dapat dicapai secara maksimal. Standar ini agar
disosialisasikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.
MENTERI KESEHATAN,
Dr. ACHMAD SUJUDI

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar